Saat ini, senjata jenis airsoft gun semakin mudah didapat. Penyebabnya, tak ada aturan tegas soal siapa yang berhak menjual dan memiliki pistol angin ini.
Tidak adanya aturan yang mengikat membuat mereka yang memilikinya sering menyalahgunakan. Padahal, terkait penggunaan senjata mereka yang memilikinya secara ilegal bisa saja dikenakan Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.
"Sebenarnya itu digunakan untuk latihan, itu pun oleh Perbakin dan disimpan, enggak boleh dibawa-bawa. Kalau di Amerika, bawa-bawa airsoft gun tanpa orange stip (penanda senjata mainan) bisa ditangkap," kata Direktur Keamanan Negara, Baintelkam, Brigjen Setyo Wasito di Baintelkam Polri, Jakarta, Selasa (13/8).
Setyo mengakui, airsoft gun kini semakin mudah didapat. Pihaknya pun kesulitan untuk membendung senjata yang sebagian besar diproduksi dari Taiwan itu.
"Karena mereka izin impor nggak ada. Biasanya kalau airsoft gun masuk lewat Bea Cukai, masuk ke pelabuhan, makanya kita perlu tingkatkan koordinasi dengan Bea Cukai," ujarnya.
Kalau ingin tegas, lanjut Setyo, sebenarnya bisa saja UU Darurat itu digunakan. Tapi masalah lainnya, jika UU itu digunakan si penjual pun bisa ikut berurusan dengan hukum.
"Kalau kita pakai UU pasti kena semua. Sudah pernah ada kok yang kena dikurung selama 6 bulan. Mungkin kalau ditertibkan, pedagang Pasar Gembrong bisa tutup semua," beber Setyo.
Tak ingin kepemilikan ilegal senjata airsoft gun semakin meluas, Setyo menambahkan, pihaknya tengah menggodok regulasi penghentian peredaran dan pemakaian dengan menggandeng para pegiat airsoft gun.
Sekadar informasi, airsoft gun adalah senjata bertekanan udara tergolong rendah yaitu 0,5-1,5 joule. Senjata berpeluru plastik ini juga kerap digunakan sebagai mainan anak.
Berbeda dari air gun, efek tembak soft gun lebih lemah dan tidak bisa menghancurkan satu materi yang ditembaknya.
[lia]
