BALI - Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang sedang digelar di Bali, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan perlunya untuk meneruskan liberalisai perdagangan dengan sesama anggota APEC, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan.
SBY mengatakan hal itu sebagai salah satu langkah penting ke depan APEC dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat."Pertama dan yang terpenting, kita semua perlu melaksanakan peran masing-masing guna mencegah kebijakan proteksionis, dan melanjutkan liberalisasi perdagangan di mana cara tersebut akan meningkatkan kesejahteraan semua warga. Kita juga harus memastikan hubungan perdagangan tidak hanya kuat namun juga seimbang," kata SBY, Rabu (9/10).
Sikap SBY agar Indonesia meneruskan perdagangan bebas, dikecam keras oleh Juru bicara Aliansi Rakyat Indonesia Irhash Ahmady yang mengatakan, liberalisasi dan intervensi negara maju dalam berbagai pertemuan global hanya untuk memecahkan krisis yang sedang dialami mereka sehingga negara berkembang seperti Indonesia hanya dijadikan sebagai solusi atas krisis tersebut.
Aliansi Rakyat menolak segala bentuk skema kerjasama yang dihasilkan dalam pertemuan KTT APEC di Bali karena tidak memberikan manfaat dan tidak membangun kerjasama perdagangan yang adil.
Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan. Dani meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bertindak tegas kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah meliberalisasi perdagangan Indonesia dan Investasi di Forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh SBY sudah melanggar Undang - Undang Dasar 1945.
"MPR jangan mandul, karena MPR bukan sekedar tim sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Tapi berfungsi meluruskan arah kebijakan pembangunan pemerintah saat ini yang sudah melenceng dari konstitusi RI," terangnya.
Dani menilai, Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang sedang digelar di Bali hingga 8 Oktober mendatang merupakan ancaman terhadap penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin negara APEC akan membuat komitmen-komitmen politik untuk memperluas agenda liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia akan terus didorong membuka pasar dalam negerinya untuk ekspansi produk impor dari negara-negara anggota APEC.
Tidak hanya itu, komitmen pemerintah ini akan diletakan sebagai dasar pembuatan perjanjian yang lebih mengikat dalam rezim perdagangan multilateral pada Pertemuan Tingkat Menteri WTO Desember mendatang.
"Komitmen ini lebih jauh telah disepakati melalui statemen bersama APEC Finance Ministers Meeting pada tanggal 20 September 2013. Dimana Menteri keuangan Indonesia ikut berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah reformasi kebijakan untuk menghilangkan proteksi ekonomi dan membuka pasar dalam negeri secara bebas," ujarnya. [desastian/dbs]
Sumber : http://m.voa-islam.com
