JAKARTA - Di tengah krisis ekonomi yang mencekik Amerika Serikat, Presiden Obama di jadwalkan menghadiri pertemuan APEC di Bali, 5-7 Oktober 2013 di Bali. APEC adalah forum negara-negara kapiltalis yang digunakan menggerus bahkan memeras negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.
Obama akan meminta perpanjangan kontrak karya PT Freeport, yang sudah sangat merugikan Indonesia. Anehnya, sumber dari Pertamina menyebutkan Presiden SBY akan menyetujui perpanjangan PT Freeport selama 40 tahun mendatang. Sebelumnya, SBY sudah memberikan persembahan kepada Amerika, saat kunjungan Menlu Amerika Condoleeza Rice ke Jakarta beberapa tahun lalu yaitu minyak yang berada di Blok Cepu kepada Exxon.
Sebelumnya di laporkan Blok Mahakam jatuh lagi ke Total. Skenario yg diputuskan: Total-Inpex 70%, Pertamina 30% tapi bagi dua sama daerah, dimana daerah akan dibiayai oleh Mandiri Oil.
Berbagai pihak menilai SBY memerlukan dukungan bagi Partai Demokrat, dan calon presiden Demokrat di 2014. SBY sangat menginginkan "successornya" (penggantinya) nantinya tokoh yang dapat melindunginya pasca dia mundur sebagai presiden di tahun 2014. SBY menggunakan konvensi Partai Demokrat, kemungkinan untuk meloloskan iparnya (Purn) Jenderal Pramono Edhy.
Sumber dari Pertamina menyebutkan Presiden SBY akan menyetujui perpanjangan PT Freeport selama 40 tahun mendatang. SBY kepada Amerika yang diakuinya sebagai negaranya yang kedua. SBY pernah belajar di Akademi militer West Point, Amerika, dan bahkan SBY merupakan salah seorang perwira Indonesia yang ikut dalam pasukan Amerika yang melakukan penangkapan terhadap Presiden Panama, Daniel Ortega
POSISI INDONESIA HANYA PECUNDANG DI KTT APEC.
TAK ADA YANG BISA DIBANGGAKAN!!
Tidak ada yang bisa dibanggakan, karena Indonesia tidak memiliki daya tahan yang kuat dalam persaingan dunia global, khususnya dalam liberalisasi ekonomi dan investasi. Justru liberalisasi yang didukung Indonesia itu hanya akan menciptakan ketimpangan, dan Indonesia akan menjadi pecundang.
Karena itu, siapa pun presiden terpilih pada Pemilu 2014 nanti, Indonesia akan tetap dimanfaatkan oleh Amerika Serikat (AS). “APEC itu peluang dan ancaman. Kita bisa sebagai pecundang atau penantang. Bagi saya, kita pecundang,” kata pengamat politik ekonomi Ichsanudin Noorsy dalam diskusi “APEC dan empat Pilar Bangsa” bersama Ketua FPKB MPR RI, Lukman Edy dan staf khusus Presiden SBY, Firmanzah di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (30/9).
Indonesia Dieksploitasi: Inilah Alasan Kenapa APEC Harus Ditolak
APEC cuma panggung bagi negara maju untuk mengeksploitasi perekonomian, sektor industri, dan neoliberlisme. Berikut beberapa alasan kenapa APEC harus ditolak:
1) APEC adalah forum para pebisnis dengan memanfaatkan dukungan negara. Sebanyak 1200 orang CEO perusahaan internasional mensponsori dan bertemu dalam APEC Bali, meminta dukungan dari negara untuk memperluas ekspansi bisnis mereka, namun mendesak negara untuk mencabut subsidi dan menghilangkan perlindungan bagi rakyatnya.
2) APEC melibatkan lembaga keuangan internasional yakni Internasional Monetary Fund (IMF), Bank Dunia (WB), Asian Development Bank (ADB). Melalui APEC lembaga yang merupakan tengkulak internasional tersebut menjerat negara-negara miskin dengan utang. Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana sebuah negara dijerat dengan utang.
(3) APEC beranggotakan negara-negara imperialis seperti AS, Jepang dan negara miskin. Melalui APEC disepakati persaingan bebas antara kekuatan ekonomi yang tidak berimbang. Akibatnya APEC menjadi jalan bagi penghisapan negara imperialis terhadap negara miskin. Indonesia merupakan contoh kongkrit negara miskin yang berada dibawah penghisapan Jepang dan AS.
(4) APEC membawa agenda liberalisasi investasi, mendorong negara untuk membuka semua sektor bagi modal asing untuk menguasai perusahaan di sebuah negara secara mayoritas. Melalui APEC perusahaan multinasional akan semakin leluasa menguasai sumber strategis, barang publik, penguasaan infrastuktur melalui Public Private Partnership (PPP) suatu skema penguasaan infrastrultur oleh swasta dan rakyat dipaksa membayar sangat mahal.
(5) APEC membawa agenda perdagangan bebas yakni penghapusan bea masuk (tariff), penghapusan perlindungan ekonomi domestik lainnya seperti kuota dan subsidi. Akibatnya negara-negara miskin menjadi sasaran impor pangan, produk pertanian, impor minyak dan produk industri negara-negara maju. Negara miskin dihisab, dijerat dalam ketergantungan. Indonesia merupakan contoh kongkrit negara yang terjerat impor. APEC akan menjadi ajang SBY menjual negara sampai habis-habisan.
Di tengah krisis ekonomi yang mencekik Amerika, Presiden Obama melakukan kunjungan ke sejumlah negara di kawasan Asia. Obama akan menghadiri pertemuan APEC di Bali, Oktober mendatang. APEC adalah forum negara-negara kapiltalis yang digunakan menggerus negara-negara Dunia Ketiga yang miskin, termasuk Indonesia.
Hidden Agenda APEC 2013 Indonesia - Perpanjangan Kontrak Karya Freeport :
Apa yang salah dengan kontrak karya Freeport tersebut?
1. RENEGOSIASI kontrak pertambangan adalah tugas konstitusional negara agar keuangan negara bisa dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan hak menguasai negara atas kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Renegosiasi kontrak karya Freeport salah satu yang berlangsung alot. Padahal menurut Wamen ESDM, Susilo Siswoutomo, renegosiasi KK PTFI adalah prioritas.
3. Pemerintah harusnya tak perlu gentar karena materi renegosiasi adalah mandat konstitusi dan hukum di mana Freeport telah melakukan pelanggaran.
4. Terkait luas dan jangka waktu pertambangan. Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materi UU Penanaman Modal menyatakan "tidak boleh terlalu luas dan terlalu lama" karena berpotensi hilangnya kedaulatan negara dan kedaulatan termasuk di dalamnya adalah tidak boleh perpanjangan di muka sebagaimana KK PT.FI yang bisa otomatis diperpanjang.
5. Terkait royalti. Royalti emas PTFI sebesar 1% bertentangan dengan PP 45 Tahun 2003 dan PP 9 Tahun 2002.
6. Terkait smelter. Jika PTFI enggan membikin smelter maka merupakan pelanggaran terhadap kontrak karya dan pelanggaran terhadap UU Minerba.
7. Terkait divestasi. Dengan adanya mandat pasal 33 UUD 45 yaitu Hak Menguasai Negara guna melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka seharusnya pemerintah, Pemkab dan atau BUMN memiliki saham yang signifikan di PTFI.
8. Suku Amungme dan Suku Komoro sebagai pemilik tanah adat yang dipakai penambangan PTFI sebagai bentuk rekognisi sebagaimana diakui PTFI dalam MoU Tahun 2000 antara PTFI dengan Lemasa (Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme) dan Lemasko (Lembaga Masyarakat Adat Suku Komoro) seharusnya dilibatkan dalam renegosiasi.
9. Gugatan IHCS untuk pembatalan KK PTFI kini masih menunggu putusan Banding di PN Jaksel. Pada tahun 2009-2010 perwakilan 4 wilayah adat suku Amungme mempersoalkan pelaksanaan MoU Tahun 2000 dengan gugatan intervensi di PN Jaksel dan mengadu ke Komnas HAM.
2. Renegosiasi kontrak karya Freeport salah satu yang berlangsung alot. Padahal menurut Wamen ESDM, Susilo Siswoutomo, renegosiasi KK PTFI adalah prioritas.
3. Pemerintah harusnya tak perlu gentar karena materi renegosiasi adalah mandat konstitusi dan hukum di mana Freeport telah melakukan pelanggaran.
4. Terkait luas dan jangka waktu pertambangan. Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materi UU Penanaman Modal menyatakan "tidak boleh terlalu luas dan terlalu lama" karena berpotensi hilangnya kedaulatan negara dan kedaulatan termasuk di dalamnya adalah tidak boleh perpanjangan di muka sebagaimana KK PT.FI yang bisa otomatis diperpanjang.
5. Terkait royalti. Royalti emas PTFI sebesar 1% bertentangan dengan PP 45 Tahun 2003 dan PP 9 Tahun 2002.
6. Terkait smelter. Jika PTFI enggan membikin smelter maka merupakan pelanggaran terhadap kontrak karya dan pelanggaran terhadap UU Minerba.
7. Terkait divestasi. Dengan adanya mandat pasal 33 UUD 45 yaitu Hak Menguasai Negara guna melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka seharusnya pemerintah, Pemkab dan atau BUMN memiliki saham yang signifikan di PTFI.
8. Suku Amungme dan Suku Komoro sebagai pemilik tanah adat yang dipakai penambangan PTFI sebagai bentuk rekognisi sebagaimana diakui PTFI dalam MoU Tahun 2000 antara PTFI dengan Lemasa (Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme) dan Lemasko (Lembaga Masyarakat Adat Suku Komoro) seharusnya dilibatkan dalam renegosiasi.
9. Gugatan IHCS untuk pembatalan KK PTFI kini masih menunggu putusan Banding di PN Jaksel. Pada tahun 2009-2010 perwakilan 4 wilayah adat suku Amungme mempersoalkan pelaksanaan MoU Tahun 2000 dengan gugatan intervensi di PN Jaksel dan mengadu ke Komnas HAM.
Salamuddin Daeng (IGJ) bahkan menyatakan agar kita jangan melupakan bahaya rezim APEC & WTO. Ia menjelaskan "Krisis 2013 yang di alami Indonesia adalah hasil penyerahan kedaulatan nasional oleh Rezim SBY kepada modal asing.
(1) defisit perdagangan
(2) defisit transaksi berjalan
(3) defisit neraca pembayaran
(4) defisist fiskal. Keempat defisit ini telah melempar ekonomi Indonesia dalam jurang kebangkrutan yang dalam.
(5) Kebijakan SBY dengan mengabdikan dirinya pada APEC dan WTO serta secara terbuka melawan Pancasila, UUD 1945 yang asli, adalah sebuah penghianatan yang tidak terampuni. KTT APEC, KTM WTO, harus dihentikan, Rezim SBY harus di akhiri sekarang ! sebelum seluruh negeri di obral hingga tersisa tulang belulang
Utang Menggunung, Negara digadaikan demi Kepentingan Kroni SBY?
Anton Nugrahanto memaparkan, Inilah Utang kita, di jaman Gus Dur dan Megawati Politik Utang diarahkan untuk menyelesaikan hancur leburnya ekonomi Indonesia, di jaman SBY politik utang disengaja agar Indonesia bergantung dengan negara kreditur.
Di jaman Gus Dur dan Megawati arah negara menuju pada politik berdikari, di jaman SBY kita sengaja dimasukkan ke dalam sistem ekonomi imperialis dimana kita bukan jadi mandor atas modal, tapi jadi budak atas modal yang mereka salurkan.
Lonjakan Utang di Jaman SBY adalah lonjakan paling gila dalam sejarah, dan yang menanggung adalah rakyat banyak, bayi-bayi yang baru lahir harus menanggung utang negara.
Tidak ada satupun pabrik yang dibangun, tidak ada modal investasi seluruh ekonomi politik digerakkan untuk konsumsi yang berlebihan, mengajarkan rakyat untuk belanja bukan produksi, mengajarkan pengusaha untuk hanya bermain di tambang yang merusak alam ketimbang usaha-usaha yang punya nilai tambah.
Politik utang ini juga kemudian disuarakan oleh para komprador imperialis sebagai alat untuk menanamkan bahwa bangsa kita Inferior.
Kedatangan Amerika saat ini memang dalam kondisi terseok-seok akibat krisis ekonomi dengan hutang sebesar $ 16.7 triliun dollar. Ini sudah melebihi 100 persen dari PDB Amerika. Bulan mendatang Amerika memerlukan utang sebesar $ 800 miliar dollar. Tanpa utang baru pemerintahan Amerika berhenti, dan tidak dapat bekerja. Jadi Amerika benar-benar bangkrut dan meminta (atau lebih tepatnya memaksa) agar Indonesia bersedia menjadi jongos selama 40 tahun lagi...[rojul/desastian/voa-islam]
Kedatangan Amerika saat ini memang dalam kondisi terseok-seok akibat krisis ekonomi dengan hutang sebesar $ 16.7 triliun dollar. Ini sudah melebihi 100 persen dari PDB Amerika. Bulan mendatang Amerika memerlukan utang sebesar $ 800 miliar dollar. Tanpa utang baru pemerintahan Amerika berhenti, dan tidak dapat bekerja. Jadi Amerika benar-benar bangkrut dan meminta (atau lebih tepatnya memaksa) agar Indonesia bersedia menjadi jongos selama 40 tahun lagi...[rojul/desastian/voa-islam]
Sumber : http://m.voa-islam.com
