.jpg)
JAKARTA - Akhirnya polemik soal jilbab polwan berakhir anti klimaks, angin segar bagi polwan menuju syurga akan tertolak dengan aturan yang baru saja di tetapkan Kapolri Sutarman.
Dosa Polwan satu negeri Indonesia akan disandang Sutarman kelak. Pasalnya Mabes Polri masih enggan mengabulkan keinginan polwan yang ingin mengenakan jilbab dan Kapolri Jenderal Sutarman tetap bersikukuh agar polwan tetap tidak menggunakan jilbab sampai peraturan keluar. Dan mengimbau agar polwan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, hingga kini, Sutarman mengakui pihaknya belum membicarakan mengenai anggaran tentang jilbab pada tahun 2014.
''Sepanjang peraturan seragan Polri belum diubah, ikuti peraturan yang ada,'' kata dia, Rabu (19/2).
Ia pun menampik telah adanya peraturan tentang jilbab sekalipun keluarnya peraturan tersebut sempat ditunda oleh telegram rahasia. ''Belum ada peraturan yang dibuat tentang jilbab,'' kata Sutarman.
Kapolri Plin Plan, Bertolak Belakang Dengan pernyataan 16 Desember 2013 Silam
Padahal Kapolri Jendral Sutarman kembali berbicara soal pengenaan jilbab dikalanngan polwan. Dia menjelaskan tidak melarang menggunakan jilbab di lingkungan polri.
"Pemakaian jilbab adalah hak setiap muslim. Dan tentunya kami tidak bisa melarang hak tersebut," ucap Sutarman saat RDP dengan Komisi III DPR RI, senin 16 Desember 2013 silam.
Hanya saja menurut sutarman, saat dirinya berkunjubg ke beberapa polda di beberapa daerah. Dirinya menemukan adanya ketidakseragaman dalam oenggunakan jilbab.
"Hak berjilbab sudah kami berikan. Hanya saja perlu penyeragaman dalam penggunaannya," ucap mantan Kapolda Jaya tersebut.
Lebih lanjut dia menjelaskan permasalahan mengenai penggunaan jilbab ini sudah dibahas sejak Kapolri Jendral Timur Pradopo. Saat itu sudah ada beberapa contoh yang masuk.
"Saat zaman pak Timur sudah ada 62 contoh yang masuk. Saat ini kami terus menggodok peraturan mengenai tata cara pengenaan jilbab di polri,"tukasnya.
Sementara Tuti Alawiyah menyatakan keprihatinannya. "Kami prihatin dengan larangan polwan berjilbab. Kami mohon Ketua DPR bisa membantu," kata perwakilan perempuan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tuti Alawiyah
Tuti Alawiyah menambahkan, "sebenarnya tidak sulit bagi polri meluluskan keinginan para polwan berjilbab. Karena berjilbab merupakan bagian dari hak asasi seseorang dalam beragama. "Tidak ada yang berat, tapi kenapa tidak ada payung hukumnya," ujar Tuti
Menurutnya, payung hukum bagi polwan berjilbab perlu ada. Sehingga para polwan merasa lebih aman dan nyaman menjalankan tugas. "Undang-undang dan payung hukumnya harus jelas. Sehingga mereka saat berjilbab tidak merasa terintimidasi," katanya.
Tuti juga meminta institusi Polri tidak mencari-cari alasan yang bertujuan melarang polwan berjilbab. Soal ketersediaan anggaran dan keseragaman pakaian dinas misalnya, banyak para polwan yang siap membeli jilbab dari uang pribadi. Termasuk mengikuti mode jilbab yang dikeluarkan polri. "Jangan jadikan anggaran dan model jilbab sebagai alasan," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Gerakan Perempuan ICMI, Marwah Daud Ibrahim. Menurutnya sikap Polri yang melarang polwan berjilbab justru memprihatinkan.
Apalagi Kapolri Jendral Sutarman sempat memberi izin bagi polwan berjilbab. "Larangan ini memprihatinkan karena kapolrinya sudah memberi kesempatan tapi lalu ada keputusan yang berbeda," katanya.
Marwah menyatakan, Polri mesti merelakan keinginan polwan berjilbab. Apalagi, tidak ada keinginan dari kalangan polwan menjadikan jilbab sebagai seragam wajib. "Berjilbab bukan paksaan ini pilihan," ujarnya.
Pada akhirnya keengganan polri merestui polwan berjilbab hanya akan memperburuk citra mereka di masyarakat. Marwah percaya seandainya polwan diperkenan berjilbab maka citra polri akan positif di masyarakat. "Di saat citra mereka negatif dengan korupsi. Jilbab justru bisa menjadi gambaran positif," katanya.
Mustofa : Soal Jilbab Polwan, Polri Jangan Permainkan Umat Islam
Terkait pernyataan Kapolri Jend Polisi Sutarman yang membolehkan Polwan berjilbab tanpa menunggu aturan, kemudian diikuti oleh maraknya Polwan berjilbab di seluruh Indonesia. Kemudian sekarang diterbitkan Telegram Rahasia agar Polwan menanggalkan jilbab dengan berbagai dalih, sungguh sangat melukai perasaan Umat Islam.
Pernyataan Kapolri yang tulus, diduga mendapatkan tekanan dan desakan dari kelompok intoleran yang ingin memecah belah kesatuan Polri dengan pemeluk Islam khususnya Polwan.
Semestinya, tidak perlu perintah menanggalkan jilbab bagi Polwan apabila memang ada keinginan dibuat seragam khusus di waktu mendatang.
Jilbab yang dikenakan para Polwan sebagai sambutan positif atas anjuran Kapolri "Berjilbab Tanpa menunggu Aturan" belum lama ini jelas sebuah respon positif dari segenap aparat Polwan di kepolisian. Tetapi perintah pencopotan Jilbab saat ini jelas sebuah langkah blunder paling memalukan dan paling melukai bagi Umat yang dilakukan Polri.
Saya berharap Kapolri tidak mudah dikendalikan oleh kelompok intoleran yang bertujuan memecahbelah Umat.
Kepada Umat Islam di seluruh Indonesia, mari kita merapatkan barisan. Tidak boleh sedikitpun ada celah diantara barisan. Kuatkan tali, eratkan pegangan. Polri adalah pengayom dan pelindung serta pelayan Umat. Jika Polri tidak lagi berkenan menjadi pengayom dan pelindung serta pelayan Umat, kepada siapa Umat Islam akan mengadu?
Kepada Ormas Islam khususnya NU dan Muhammadiyah, ini saatnya bersatu membendung gerombolan intoleran yang mencoba membodohi Polri.
Tak cukup disebut karena Polri terlalu jauh dari hidayah. Namun ada unsur Plin plan atau Tekanan? wallahu 'alam
sumber : http://m.voa-islam.com/news/muslimah/2014/02/20/29168/plin-plan-atau-tekanankapolri-tegaskan-tak-ada-jilbab-polwan/
