Keberadaan PT Freeport yang mengeruk emas Indonesia sejak 1967, hampir selalu melahirkan kontroversial. Beberapa kali Freeport dianggap tidak patuh pada aturan main investasi dan pengolahan tambang yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah Freeport masih belum mau membangun smelter atau instalasi pemurnian tambang sesuai Undang-Undang pertambangan.
Manajer Penggalangan Dukungan Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) Andika merasa heran dengan sikap pemerintah dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak pernah tegas menindak perusahaan asing tersebut. Bahkan dia menyebut wajah pertambangan Indonesia sama saja dengan zaman penjajahan atau kolonial.
"Wajah pertambangan kita belum ada perubahan bahkan dari fase-fase kolonial. Belum ada perubahan signifikan. Itulah saya heran kepada SBY, sebetulnya tidak ada harapan lagi pada SBY ini. Kita butuh kebijakan komitmen yang tinggi tegas," ucap Andika ketika ditemui di Kantor SPI, Mampang, Jakarta, Rabu (4/9).
Belum habis dengan Freeport, Andika sekarang menuding proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau yang dikenal dengan MP3EI sebagai proyek kapitalis pengeruk Sumber Daya Alam (SDA). Melalui proyek ini, pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing untuk membangun suatu kawasan dan memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia.
Pembangunan ini dinilai hanya untuk memudahkan asing mengeruk hasil alam tanah air. Andika menuding ada semacam skenario hitam di balik program MP3EI. Semua sudah mulai terbaca di mana peta pembangunan selalu mengarah pada hasil alam. Semisal tambang Nikel di Sulawesi, mangan di Indonesia Timur serta LNG di Sulawesi Tengah.
"Pemerintah hanya membuka situs-situs terbelakang untuk di eksploitasi. MP3EI hanya akan menjadi malapetakan buruk bagi perekonomian kita. Pemerintah mencoba mendaur ulang cerita lama (kolonial)," sebutnya.
Dalam mega proyek ini, pemerintah juga dinilai banyak membohongi rakyat. Salah satunya adalah klaim atas penyerapan tenaga kerja. Pemerintah selalu mengumumkan bahwa proyek ini bakal menyerap banyak tenaga kerja. Menurut Andika semua itu tidak benar karena proyek MP3EI menggunakan teknologi tinggi dan tidak membutuhkan banyak tenaga manusia.
"Investasi MP3EI sedikit menyerap tenaga kerja, menyerap tenaga kerja itu bohong besar. Proyek ini hanya menyerap tenaga kerja pra konstruksi, masa konstruksi. Yang diperlukan hanya buruh bangunan, tukang aduk semen. Jenis kategori buruh saja," katanya.
Bahkan pemerintah cenderung memanfaatkan momentum realisasi proyek-proyek MP3ei untuk memanipulasi masyarakat. Caranya dengan merevisi UU dan aturan-aturan investasi yang sekiranya menghambat.
Banyak aturan dan perundangan yang direvisi bahkan dilanggar demi melancarkan mega proyek ribuan triliunan Rupiah tersebut. Pemerintah menggunakan momen implementasi MP3EI sebagai bahan untuk mengubah pelbagai regulasi dan UU untuk memudahkan asing masuk Indonesia. Semua penghambat bagi investor asing dipangkas.
(mdk/noe)
Sumber : http://m.merdeka.com
