Terpidana korupsi dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, mengklaim akan membuka kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat negara.
"Saya berjanji kepada rakyat Indonesia, saya akan buka semua kasus-kasus yang saya tahu, tentang proyek-proyek besar yang saya tahu," kata Nazaruddin saat datang ke gedung KPK Jakarta, Rabu.
Nazaruddin, yang saat ini dipenjara di Lembaga Pemasayarakatan Sukamiskin Bandung, datang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus tindak pidana pencucian uang saham PT Garuda Indonesia.
"Semua akan saya buka, selama ini pejabat-pejabat yang mengaku bersih padahal koruptor besar, akan saya buka semua," katanya.
Tapi mantan bendahara umum Partai Demokrat tersebut menolak menjelaskan detail kasus maupun pejabat yang dia sebut terlibat kasus korupsi dalam proyek-proyek besar.
"Nanti detail paketnya apa saja yang nilainya triliunan akan saya sampaikan setelah saya diperiksa, secara detail proyek mana saja, yang mana yang terlibat akan saya buka secara jelas," tambah dia.
Ia juga mengklaim memiliki bukti-bukti penyelewengan dalam proyek-proyek tersebut.
"Semuanya sudah saya bicarakan dengan pengacara saya, semua fakta dan bukti sudah saya berikan, saya akan mendukung KPK dengan menyerahkan data, nanti akan saya informasikan kepada media tinggal kita tunggu saja kerja KPK," ungkap Nazar.
Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin dan perusahaannya Grup Permai, ada di Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agama.
KPK sebelumnya pernah menyebutkan bahwa total nilai proyek Nazar mencapai Rp6,037 triliun, ada sudah dalam tahap penyidikan, penyelidikan, dan pengaduan masyarakat sehingga masih dalam tahap pengumpulan data.
Kasus Nazaruddin yang disebut masuk klasifikasi penyidikan, adalah dugaan korupsi pada proyek di dua kementerian dengan nilai Rp200 miliar, yang masuk penyelidikan mencakup kasus proyek di dua kementerian dengan nilai Rp2,642 triliun.
KPK juga sedang menelusuri 131 kasus yang melibatkan Nazaruddin di lima kementerian sekaligus, yang saat ini masih dalam tahap pengumpulan data.
